Koreksi Pasal 8

(1) Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIUP. (2) Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi: a. nelayan kecil; dan b. Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. (3) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya; f. surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan g. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.