Koreksi Pasal 24

(1) Setiap orang untuk memiliki RPIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan persyaratan: a. rencana usaha, yang meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. b. fotokopi KTP penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi NPWP korporasi, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya; f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; 2014, 1619 17 g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan i. surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.