Koreksi Pasal 8

(1) Kebijakan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan penyuluhan kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa Penyuluhan Perikanan pada tiap- tiap tingkat administrasi pemerintahan.