Koreksi Pasal 22

(1) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang akan dinilai, meliputi: a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan; b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan; c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan. (2) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri. (3) Kinerja penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya. (4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.