Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan/atau menangani.
2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan atau hasil Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan dan hasil Penangkapan Ikan serta mengangkut sarana produksi Pembudidayaan Ikan.
4. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut adalah unit usaha kegiatan Pembudidayaan Ikan termasuk kegiatan bongkar muat ikan hasil Pembudidayaan Ikan, mengisi perbekalan, dan operasional lainnya.
5. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan hidup dan sarana produksi Pembudidayaan Ikan.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator).
9. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA.
10. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar kapal INDONESIA.
11. Pelabuhan Muat Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat atau membongkar ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
12. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
13. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak on Line, yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh Setiap Orang sesuai SIMPONI.
14. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada Setiap Orang dalam rangka memperoleh SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
Usaha Pengangkutan Ikan Hidup meliputi:
a. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri; dan
b. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor.
(1) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan usaha pengangkutan ikan dari Lokasi Usaha Pembudidayaan ikan di Laut dan/atau sentra nelayan ke Pelabuhan Muat Singgah dan/atau Pelabuhan Tujuan.
(2) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera INDONESIA dan
dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan INDONESIA.
(3) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan usaha pengangkutan ikan dari:
a. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, dan/atau Pelabuhan Muat Singgah ke Pelabuhan Tujuan di luar negeri, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA; dan
b. Pelabuhan Muat Singgah ke Pelabuhan Tujuan di luar negeri, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing.
(4) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan kewenangannya.
(5) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria, adanya:
a. pengawas perikanan;
b. petugas karantina ikan;
c. petugas bea cukai; dan
d. petugas imigrasi.
(6) Kegiatan di Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA wajib memiliki SIKPI.
(2) Kapal yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibatasi paling besar 300 (tiga ratus) gros ton (GT).
(3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. SIKPI–I-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Pembudidayaan Ikan;
b. SIKPI–I-PT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Penangkapan Ikan;
c. SIKPI–A-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Pembudidayaan Ikan;
dan
d. SIKPI–A-PT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Penangkapan Ikan.
Pasal 5
(1) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi pembudi daya ikan kecil dan nelayan kecil yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).
(2) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudi daya ikan kecil dan nelayan kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).
Pasal 6
SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan TPKPIH Pasal 5 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Ikan hasil tangkapan yang akan diangkut tidak boleh melebihi kuota jumlah tangkapan ikan hidup yang diperbolehkan per tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang memperoleh SIKPI, dikenakan pungutan oleh negara, sebagai imbalan atas
kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik INDONESIA.
(2) Pungutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diterbitkan dalam bentuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP).
(3) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)-PPP dengan dilampiri blangko SIMPONI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4).
(4) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SIMPONI kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(6) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran SIMPONI diterima.
Pasal 13
(1) Setiap pembudi daya ikan kecil dan nelayan kecil untuk memiliki TPKPIH harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas kabupaten/kota disertai dengan persyaratan:
a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT), yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPKPIH tanpa dikenai biaya.
(3) Bentuk dan format TPKPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan (docking) dari luar negeri.
(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
(3) Biaya pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(4) Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya.
(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
(2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. SIUP, SIUPAL, atau SIOPSUS;
b. spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
dan/atau
c. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, Pelabuhan Muat Singgah, dan/atau Pelabuhan Tujuan.
Pasal 16
Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya, disertai dengan persyaratan:
a. fotokopi SIUP, SIUPAL, atau SIOPSUS;
b. fotokopi SIKPI yang diubah;
c. jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan
d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
Pasal 17
Pasal 18
Setiap Orang yang melakukan perubahan SIKPI wajib menyerahkan SIKPI yang diubah paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.
Pasal 19
Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
Pasal 20
(1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1), Setiap Orang yang akan melakukan perpanjangan SIKPI diharuskan melampirkan fotokopi SIKPI yang diperpanjang.
Pasal 21
(1) Mekanisme penerbitan SIKPI baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penerbitan SIKPI perpanjangan.
(2) SIKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
Pasal 22
(1) Setiap Orang yang melakukan perpanjangan SIKPI, dikenakan pungutan oleh negara, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik INDONESIA.
(2) Pungutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PNBP, yang diterbitkan dalam bentuk PPP.
(3) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SIMPONI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui.
(4) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SIMPONI kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(6) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak perintah pembayaran dikeluarkan melalui SIMPONI.
Pasal 23
(1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
(2) Setiap Orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya dengan disertai persyaratan:
a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang; dan
b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(3) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
(4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut.
(5) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.
Pasal 24
(1) Perubahan TPKPIH dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPKPIH diterbitkan.
(2) Perubahan TPKPIH dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. kepemilikan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
dan/atau
b. mesin kapal.
(3) Pembudi daya ikan kecil atau nelayan kecil untuk melakukan perubahan TPKPIH harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:
a. foto kopi TPKPIH; dan
b. jenis perubahan yang diminta.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPIH perubahan.
(5) TPKPIH perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPKPIH yang diubah.
Paragraf Kedua Perpanjangan
Pasal 25
(1) Perpanjangan TPKPIH dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPKPIH berakhir.
(2) Pembudi daya ikan kecil atau nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan TPKPIH harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan:
a. fotokopi TPKPIH yang diperpanjang; dan
b. surat pernyataan dari pembudi daya ikan kecil atau nelayan kecil bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan/atau mesin kapal.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas kabupaten/kota paling
lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPIH perpanjangan.
(4) TPKPIH perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPKPIH sebelumnya.
Paragraf Ketiga Penggantian
Pasal 26
(1) Penggantian TPKPIH dapat dilakukan apabila TPKPIH asli rusak atau hilang.
(2) Pembudidaya ikan-kecil atau nelayan kecil yang akan melakukan penggantian TPKPIH harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan:
a. TPKPIH asli dalam hal TPKPIH rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPKPIH hilang; dan
b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(3) Kepala Dinas kabupaten/kota menerbitkan TPKPIH pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
BAB VI
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN PERIZINAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian SIKPI dan TPKPIH yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota diatur dalam peraturan daerah dengan mengacu Peraturan Menteri ini.
(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat jenis dan jumlah ikan hidup yang diangkut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 29
(1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan SIKPI; dan/atau
c. pencabutan SIKPI.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dikenakan paling banyak 1 (satu) kali, wajib di klarifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
(5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu
pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.
(6) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dapat dilakukan secara langsung dalam hal:
a. tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing);
b. penggunaan Anak Buah Kapal (ABK) Asing pada Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera INDONESIA;
c. pemindahan ikan tidak pada Pelabuhan Muat Singgah yang ditetapkan;
d. melakukan transhipment di laut;
e. tidak memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hidup;
f. mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang; dan
g. memalsukan data dan informasi yang disampaikan.
(1) Pengawasan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup dilakukan oleh pengawas perikanan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang digunakan untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hidup untuk tujuan ekspor wajib melalui Pelabuhan Muat Singgah.
(2) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing diizinkan 1 (satu) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
(3) Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA diizinkan 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
(4) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah melalui Pelabuhan Muat Singgah dilarang memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain.
(6) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Pembudidayaan Ikan dilarang mengangkut:
a. ikan hasil Penangkapan Ikan;
b. jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA.
(7) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup hasil Penangkapan Ikan dilarang mengangkut:
a. ikan hasil Pembudidayaan Ikan;
b. jenis ikan yang dilindungi;
c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik INDONESIA;
d. ikan yang ditangkap dengan alat Penangkapan Ikan dan cara yang dilarang; dan/atau
e. ikan yang ditangkap pada zona inti dalam kawasan konservasi perairan.
(8) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang tidak melalui Pelabuhan Muat Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ikan setelah melalui
Pelabuhan Muat Singgah terakhir dan/atau memuat ikan di lokasi usaha Pembudidayaan Ikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI.
(9) Proses pemindahan ikan hidup dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing atau ke Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dilakukan dengan ketentuan:
a. hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Muat Singgah; dan
b. disaksikan dan dicatat oleh pengawas perikanan, petugas karantina ikan, dan petugas bea cukai.
(10) Setiap Orang yang akan melakukan pemindahan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pengawas Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan.
(1) Menteri mendelegasikan penerbitan izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIKPI- I-PB dan SIKPI-A-PB, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) gros ton (GT).
(3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIKPI- I-PT dan SIKPI-A-PT, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) gros ton (GT).
(4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang menerbitkan SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran lebih besar dari 5 (lima) gros ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) gros ton (GT) untuk Setiap Orang yang berdomisili di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing.
(5) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan TPKPIH, untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).
(6) Penerbitan SIKPI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(7) Penerbitan TPKPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(8) Gubernur menyampaikan laporan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan.
(9) Bupati/wali kota menyampaikan laporan TPKPIH yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan
TPKPIH yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.
(1) Setiap Orang yang akan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran lebih besar dari 30 (tiga puluh) gros ton (GT), wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya disertai dengan persyaratan:
a. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan berbendera INDONESIA:
1) fotokopi SIUP, Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL), atau Surat Izin Operasional Khusus (SIOPSUS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2) fotokopi grosse akta, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik;
3) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan
untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri;
4) data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing);
b) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang;
c) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Pembudidayaan Ikan;
d) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak kapal perikanan; dan e) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya.
6) fotokopi NPWP; dan 7) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir.
b. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan berbendera asing:
1) fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2) fotokopi surat ukur internasional;
3) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
4) fotokopi surat penunjukan keagenan;
5) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri;
6) data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 7) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing);
b) tidak melakukan transhipment di laut;
c) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang;
d) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Pembudidayaan Ikan;
e) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak Kapal Perikanan; dan
f) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya.
8) fotokopi NPWP; dan 9) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir.
c. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan Berbendera INDONESIA:
1) fotokopi SIUP, Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL), atau Surat Izin Operasional Khusus (SIOPSUS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2) fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku Kapal Perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
3) fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
4) data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan nelayan;
6) fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal, untuk perusahaan bukan perusahaan perikanan;
7) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
a) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);
b) kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki
sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
c) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
d) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang;
e) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak Kapal Perikanan;
g) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing);
h) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Penangkapan Ikan;
dan i) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
8) fotokopi NPWP; dan 9) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir.
d. Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan berbendera asing:
1) fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2) fotokopi surat ukur internasional;
3) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
4) fotokopi surat penunjukan keagenan;
5) surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan pemilik kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA;
6) data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 7) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing);
b) tidak melakukan transhipment di laut;
c) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang;
d) kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak Kapal Perikanan;
e) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Penangkapan Ikan; dan f) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya.
8) fotokopi NPWP; dan 9) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu:
a. untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, Pelabuhan Muat Singgah dan rencana Pelabuhan Tujuan;
b. untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan tujuan ekspor yang menggunakan kapal berbendera INDONESIA:
1) daftar rencana Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut, Pelabuhan Muat Singgah, dan rencana Pelabuhan Tujuan di luar negeri;
2) buku Kapal Perikanan; dan 3) daftar anak buah kapal (ABK).
c. untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan atau penangkapan Ikan tujuan ekspor yang menggunakan kapal berbendera asing:
1) rencana Pelabuhan Muat Singgah;
2) rencana Pelabuhan Tujuan di luar negeri; dan 3) fotokopi paspor dan foto nakhoda ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan 4) daftar anak buah kapal (ABK).
(3) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Pembudidayaan Ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5) atau ayat (1) huruf b angka 7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI.
(4) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari hasil Penangkapan Ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7) atau ayat (1) huruf d angka 7) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI.
(5) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan.
(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha perikanan tangkap.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
(3) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan mengacu pada:
a. spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
dan
b. grosse akta asli atau akta hipotik.
(4) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
(5) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup tidak sesuai, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
(6) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya.
(7) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan SIKPI disetujui.
(8) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:
a. Lampiran III: SIKPI-I-PB untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Pembudidayaan Ikan;
b. Lampiran IV: SIKPI–I-PT untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera INDONESIA dari hasil Penangkapan Ikan;
c. Lampiran V: SIKPI-A-PB untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Pembudidayaan Ikan; dan
d. Lampiran VI: SIKPI–A-PT untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari hasil Penangkapan Ikan.
(1) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen paling lama
(satu) hari kerja, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, untuk perubahan berupa spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
(3) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan apabila terjadi perubahan pada:
a. spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
dan
b. grosse akta asli atau akta hipotik.
(4) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup telah sesuai dengan spesifikasi teknis Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
(5) Apabila hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik Kapal Perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
(6) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan
dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
(7) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui.
(8) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.