Koreksi Pasal 20

(1) Polsus PWP3K mempunyai tugas polisional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi: a. sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat pre emptif, preventif, dan represif non-yustisiil; dan b. menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pre emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sosialisasi dan penyuluhan; dan b. kegiatan pembinaan kemasyarakatan. (3) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penjagaan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. mengidentifikasi tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. kegiatan-kegiatan lain yang dapat membatasi kesempatan, peluang, dan kemungkinan terjadinya perusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. (4) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penanggulangan gangguan dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: b. melaksanakan penanganan barang bukti tindak pidana di bidang PWP3K; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. membantu proses penyidikan tindak pidana di bidang PWP3K berdasarkan perintah penyidik.