Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimum adalah tolok ukur minimum yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam Buku Kapal Perikanan. 7. Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 8. Pengukuran Ulang adalah kegiatan memverifikasi ukuran kapal penangkap ikan sebelumnya atau ukuran kapal yang sudah ada. 9. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 10. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPPNRI dan/atau laut lepas. 11. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha penangkapan ikan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

(1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri yang telah dilakukan pengukuran ulang dengan hasil pengukuran di atas 30 gros ton (GT) dan mengalami perubahan ukuran kapal. (2) Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI terhadap kapal penangkap ikan buatan dalam negeri hasil pengukuran ulang. (3) Penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimum.

Setiap orang untuk memiliki SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; c. pas foto ukuran 4x6 pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; d. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; e. surat keterangan domisili usaha bagi perusahaan; f. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; g. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT ke atas; h. fotokopi SIUP dan SIPI terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan i. fotokopi surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulang.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP, Buku Kapal Perikanan, dan SIPI hasil pengukuran ulang dilakukan melalui gerai perizinan pelayanan terpadu di daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 30 April 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal r4 April 2016 201426 Juni 2014 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA