Koreksi Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan: a. penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih. (2) dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.