Koreksi Pasal 9

(1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diajukan oleh Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali di lokasi tergalinya mineral dan/atau batubara dengan membuat berita acara pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali pada titik-titik akibat kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan. (5) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (6) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IUP Operasi Produksi untuk penjualan disertai dengan alasan penolakannya. www.djpp.kemenkumham.go.id