Koreksi Pasal 3

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan wajib mempunyai izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Untuk mendapatkan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan: a. metode eksplorasi; b. laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK; c. jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK; d. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; e. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi; dan f. perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara.