Koreksi Pasal 26

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; c. pembekuan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; d. pencabutan izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu teguran masing-masing paling lama 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sampai berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. (5) Sanksi administratif berupa penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (6) Dalam hal Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: