Koreksi Pasal 31
PERMEN Nomor 24 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Teks Saat Ini
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT;
atau
b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan/atau tahunan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir periode selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26;
d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen; atau
e. memindahtangankan IUJP atau SKTnya kepada pihak lain.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan; atau
c. atau pencabutan IUJP atau SKT.
Koreksi Anda