Koreksi Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 02 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Januari 2009 KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI DI DAERAH …………. LOKASI - PROVINSI : ………… - KABUPATEN : ………… - POTENSI ENERGI : PANAS BUMI - KODE WILAYAH : ………… - LUAS WILAYAH : ………… HEKTARE GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT)) GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)) NO. TITIK ° ’ ” ° ’ ” LU / LS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 02 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Januari 2009 BAGAN ALIR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN Keterangan : 1. Badan usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan wajib mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis dan keuangan. 2. Direktur Jenderal memberikan penilaian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri. 3. Menteri memberikan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha. 4. Apabila hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan penolakan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO DIREKTUR JENDERAL c.q. 2 1 4 BADAN USAHA 1. Peta; 2. Syarat-syarat. 3 MENTERI