Koreksi Pasal 5

(1) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A atau Lampiran II B Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan : a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/ DHPB; c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; d. rancangan atau akte jual beli saham; e. akte pendirian perusahaan pemegang saham baru; dan f. profil perusahaan pemegang saham baru. (3) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan. (4) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C atau Lampiran II D Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.