Koreksi Pasal 33

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh gubernur, bupati dan walikota. (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan: a. proses pelaksanaan penerbitan IUP; b. pelaksanaan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi; c. peningkatan tahap kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi; dan d. pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan IUP. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.