PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut: 1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk menjadi Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap calon Surveyor Berlisensi wajib mengikuti ujian Lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian. (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Warga yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. surat permohonan mengikuti ujian Lisensi; c. mempunyai sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian; d. pasfoto 3 x 4 cm berlatar belakang warna merah; e. pernyataan pemilihan wilayah kerja; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat keterangan sehat; dan h. membayar biaya layanan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian. (3) Calon Surveyor Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian Lisensi diangkat sebagai Surveyor Berlisensi dengan Keputusan Menteri. (4) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri. (4a) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah. (4b) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sebagai pelaksana tugas maka Surveyor Berlisensi dilantik oleh kepala bidang yang menangani bidang survei dan pemetaan. (4c) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) tidak dapat melakukan pelantikan maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi bidang surveyor berlisensi melakukan pelantikan Surveyor Berlisensi. (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surveyor Berlisensi tidak melapor maka Keputusan Menteri terhadap yang bersangkutan sebagai Surveyor Berlisensi dinyatakan gugur. 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; b. pelaksanaan dan hasil pekerjaan survei dan pemetaan Surveyor Berlisensi dan badan usaha yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dinyatakan sah dan tetap berlaku; c. dokumen hasil survei dan pemetaan Surveyor Berlisensi, berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; d. Surveyor Kadastral yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun dan Asisten Surveyor Kadastral yang telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun masih dapat melaksanakan tugas sampai masa berlaku Lisensi berakhir dan/atau paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; e. KJSKB mengubah menjadi KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; f. dalam hal belum tersedia Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian bidang survei kadastral, calon Surveyor Berlisensi yang akan mengikuti ujian Lisensi dan perpanjangan Lisensi, permohonannya tetap diproses dan diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Berlisensi dan harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat kompetensi bidang survei kadastral paling lama 16 (enam belas) bulan; g. pengangkatan Surveyor Berlisensi dan perpanjangan Lisensi yang diterbitkan sebelum tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian bidang survei kadastral dinyatakan sah dan berlaku dan harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat kompetensi bidang survei kadastral paling lama 16 (enam belas) bulan; h. pelantikan Surveyor Berlisensi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebelum adanya Pejabat yang ditunjuk dinyatakan sah dan berlaku; i. terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Berlisensi yang belum dilantik dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, diberikan perpanjangan untuk melakukan pelantikan paling lambat Desember 2022.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 28

Pasal 33

Pasal 35

Pasal II