PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. 2. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan. 3. Penanggung Jawab Pengelolaan Pengaduan adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di tingkat Kementerian, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 4. Pelaksana Pengelolaan Pengaduan adalah pejabat atau pegawai yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab Pengelolaan Pengaduan untuk mengelola pengaduan. 5. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada Kementerian. 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 9. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota. 10. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! atau yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kantor Staf PRESIDEN dan Ombudsman Republik INDONESIA. 11. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah terjadi dengan melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian. 13. Whistleblower adalah pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diadukannya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Unit teknis bertanggung jawab menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit teknis melakukan tindak lanjut Pengaduan, unit teknis melakukan: a. verifikasi lanjutan kelengkapan berkas Pengaduan; b. meminta informasi tambahan kepada Pengadu; c. meminta pengadu melengkapi berkas pengaduan terhadap Pengaduan yang belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi lanjutan; d. meneruskan Pengaduan kepada unit teknis lain dalam hal Pengaduan yang diterima bukan merupakan kewenangannya; e. penelaahan Pengaduan; dan f. penyelesaian tindak lanjut Pengaduan. (3) Penyelesaian tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan selesai apabila: a. substansi yang diadukan ternyata bukan wewenang dari Kementerian; b. substansi yang diadukan sedang menjadi objek pemeriksaan di pengadilan; c. secara substantif telah diterbitkan jawaban; atau d. Pengadu mencabut Pengaduan. (4) Pengaduan dinyatakan ditutup apabila telah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah diinformasikan kepada Pengadu. (5) Dalam hal Pengadu tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan untuk melengkapi berkas Pengaduan maka Pengaduan dinyatakan ditutup (6) Unit teknis menyampaikan informasi perkembangan tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu dan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas Pengaduan dari Pelaksana Pengelolaan Pengaduan. (7) Penyelesaian tindak lanjut Pengaduan dikelompokkan menjadi: a. Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d paling lama dilakukan 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pengaduan dari Pelaksana Pengelolaan Pengaduan; b. Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama dilakukan sesuai prosedur operasional standar layanan; dan c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pengaduan dari Pelaksana Pengelolaan Pengaduan. (8) Dalam hal Pengaduan berkadar pengawasan memuat Kasus, penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam melakukan tindak lanjut, unit teknis/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan, menyampaikan informasi perkembangan tindak lanjut Pengaduan disampaikan melalui sistem informasi Pengaduan Kementerian. (10) Pelaksana Pengelolaan Pengaduan dan unit teknis pada Kementerian dapat melakukan koordinasi tindak lanjut dengan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan pada Kantor Wilayah dan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan pada Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18