Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, dan satuan rumah susun, dan dalam hal sudah memenuhi ketentuan, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 2. Survei dan Pemetaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi dan pelaksanaan pengukuran dalam rangka pengambilan data fisik bidang tanah dan pemetaannya. 3. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster. 4. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma. 5. Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya. 6. Asisten Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang Surveyor Kadaster dan bertanggung jawab mutlak atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya. 7. Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk membantu Kementerian dalam menyelenggarakan survei, pemetaan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan pelayanan serta kegiatan pertanahan lainnya. 8. Protokol Surveyor Kadaster Berlisensi adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Surveyor Kadaster Berlisensi yang terdiri dari daftar pekerjaan yang telah dilakukannya, dokumen hasil-hasil survei dan pemetaan, data dan warkah pendukung, laporan, agenda, dan surat-surat lainnya. 9. Buku Protokol adalah Buku Protokol Surveyor Kadaster Berlisensi. 10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri. 13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.