Peraturan Menteri Nomor pk-05 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN SAR NASIONAL

(1) Hari kerja Pegawai ditetapkan 5 hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; b. waktu istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; c. hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat; d. waktu istirahat hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam hal hari dan Jam Kerja pada unit kerja yang mempunyai tugas siaga pencarian dan pertolongan dapat menerapkan hari dan Jam Kerja khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai siaga pertolongan.

Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar, maka hari dan Jam Kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar.

(1) Pegawai masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan Jam Kerja wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik/finger print. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; d. pada lokasi kerja belum memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik; atau e. terjadi keadaan kahar (force majeure). (4) Pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menuliskan waktu saat Pegawai masuk kerja dan pada saat pegawai pulang kerja. (5) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia yang tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan termasuk penggunaan sistem kehadiran elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

(1) Pejabat atau Pegawai yang menangani daftar hadir wajib: a. menyampaikan laporan mengenai kehadiran pegawai dengan ditandatangani oleh masing-masing Pejabat Eselon II /Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Sekretaris Utama cq Biro Hukum dan Kepegawaian dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya; dan b. menyampaikan laporan yang telah diterima dan direkapitulasi oleh Bagian Kepegawaian selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) dan diserahkan kepada Bagian Keuangan untuk dilaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan terhadap Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja, atau terlambat masuk kerja, atau pulang kerja sebelum waktunya, atau tidak berada di tempat tugas, atau tidak mengisi daftar hadir, atau tidak mengganti waktu keterlambatannya, tanpa Alasan Yang Sah, dinyatakan tidak mematuhi atau melanggar Jam Kerja. (2) Alasan Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam bentuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang harus disetujui oleh: a. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Eselon II; b. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Eselon III; c. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu / Pejabat Fungsional Umum pada Kantor Pusat; d. Sekretaris Utama, untuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Kepala UPT; dan e. Kepala UPT, untuk surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Eselon IV/Pejabat Eselon V, dan pejabat fungsional tertentu/fungsional umum pada UPT.

Pembuatan dan pengajuan surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan diajukan selambat- lambatnya sehari sebelumnya dalam hal Pegawai merencanakan untuk tidak masuk kerja /terlambat masuk kerja; b. surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan diajukan pada hari yang sama dalam hal Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu pulang kerja atau tidak berada ditempat tugas, atau tidak mengganti waktu keterlambatannya; dan c. surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan ketidakhadiran diajukan setelah Pegawai kembali masuk kerja dengan kewajiban pada hari ketidakhadiran memberitahukan sementara alasan ketidakhadirannya kepada atasan langsung melalui media telepon, atau pesan singkat (SMS) atau media lainnya.

(1) Surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan yang telah disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib segera disampaikan kepada Pejabat/pegawai yang menangani daftar hadir. (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, persetujuan atas surat permohonan ijin atau surat pemberitahuan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PH) atau Pelaksana Tugas (PLT). (3) Surat permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari secara komulatif dalam 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal ijin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dikenakan cuti tahunan.

(1) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 5 (lima) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. (2) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis. (3) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (4) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. (5) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (6) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (7) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang secara kumulatif selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. (8) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. (9) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, diberikan Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan. (10) Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang secara kumulatif selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, diberikan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

(1) Penghitungan tidak mematuhi Jam Kerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, yang apabila secara kumulatif dijumlahkan sama dengan 7,5 (tujuh setengah) jam, dinyatakan sama dengan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari. (2) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa Alasan Yang Sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam. (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berjalan. (4) Apabila sebelum akhir tahun telah memenuhi jumlah tidak mematuhi Jam Kerja secara kumulatif tidak masuk kerja, kepada Pegawai yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin. (5) Hukuman Disiplin dibuat sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan disertai pemberian nasehat dalam rangka pembinaan pegawai. (2) Dalam hal pejabat berwenang tidak atau belum menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja, atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, harus meminta pertanggungjawaban kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin. (3) Apabila Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja, maka: a. atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja; dan b. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga sama dijatuhkan kepada Pegawai yang tidak mematuhi/ melanggar Jam Kerja.

(1) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi secara hirarki. (2) Bagi para Pejabat Eselon I dan Pegawai yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah Kepala Badan, Hukuman Disiplin dijatuhkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Badan. (3) Bagi Pejabat fungsional, Hukuman Disiplin dijatuhkan oleh Pejabat yang memberikan penilaian pada prestasi kerja pegawai.

Setiap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, tembusannya wajib disampaikan kepada: a. atasan langsung Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan b. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian cq. Kepala Bagian Kepegawaian.

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Badan SAR Nasional.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; d. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas; e. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. Pegawai yang menjalani cuti besar; dan g. Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau dalam proses keberatan atas kedua Hukuman Disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan berdasarkan: a. Nama, kelas, dan nilai jabatan; b. Kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di lingkungan Badan SAR Nasional; dan c. Penilaian prestasi kerja.

(1) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan nama, kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sesuai dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran hari dan Jam Kerja sebagaiana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sesuai kehadiran dan absen secara elektronik maupun manual, serta berdasarkan prestasi kerja. (3) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan pemberian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dihitung berdasarkan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai.

(1) Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Badan dalam MENETAPKAN Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional. (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama, kelas dan nilai jabatan, Tunjangan Kinerja diberikan sejak Pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas dalam jabatan baru yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Jabatan. (2) Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja dari jabatan yang akan didudukinya. (3) Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Pejabat yang berwenang.

Pegawai yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya terhitung mulai tanggal diberlakukannya Keputusan Pembebasan Sementara.

Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta UPT dapat melakukan perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk jabatan struktural, dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan; b. untuk jabatan fungsional tertentu, dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan; c. untuk jabatan fungsional umum, dengan melampirkan Peta Jabatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/Pimpinan UPT; d. melakukan pemutakhiran data pemangku jabatan dengan rekonsiliasi data dengan Biro Hukum dan Kepegawaian; e. pengusulan perubahan nama, kelas jabatan dan nilai jabatan dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu periode April dan periode Oktober; dan f. pembayaran Tunjangan Kinerja akibat perubahan kelas jabatan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan mutasi Tunjangan Kinerja.

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja dalam sehari; b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama Jam Kerja tanpa Alasan Yang Sah; c. Pegawai yang terlambat masuk kerja; d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya; e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; f. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin; g. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting dan cuti sakit; dan h. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan di lingkungan unit kerjanya. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1 % (satu persen). (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja yang rincian besaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja yang rinciannya besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera pada hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, kecuali sedang melaksanakan dinas atau cuti atau sakit, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali tidak mengikuti Upacara bendera.

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin atau dijatuhi Hukuman Disiplin karena melanggar ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidak patuhan Jam Kerja: 1. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, dalam hal Pegawai yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan; 2. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 4 (empat) bulan, dalam hal Pegawai yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 20 % (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan, dalam hal Pegawai yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman Disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidak patuhan Jam Kerja: 1. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidak patuhan Jam Kerja: 1. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluhpersen) selama 6 (enam) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen), dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Dalam hal dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai bersangkutan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(1) Pegawai yang mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c angka 4, dan diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, Hukuman Disiplin bagi Pegawai diubah menjadi tidak berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Hukuman Disiplin Pegawai bersangkutan dibatalkan. (2) Dalam hal Hukuman Disiplin diubah menjadi tidak berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Hukuman Disiplinnya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja bagi Pegawai bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan atau keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pengurangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali dihitung mulai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.