PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

PERDA Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan. 5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 6. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan. 7. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik. 8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. 10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. 11. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan. 12. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. 13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis Perikanan. 15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 16. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. 17. Setiap orang adalah orang perorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA. 19. Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan berdasarkan budaya dan kearifan lokal. 20. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Penangkapan Ikan. 21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangan Daerah. (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; dan b. strategi dan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. (3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Koreksi

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan disusun berdasarkan: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA; c. rencana tata ruang wilayah; d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebutuhan sarana dan prasarana; g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah; h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan i. jumlah Nelayan.

Pasal 9

Penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Untuk penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dinas menyusun data Nelayan yang bersumber dari data kependudukan dan hasil inventarisasi. (2) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasiskan data elektronik dan dapat terintegrasi ke dalam SPBE di Daerah. (3) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peremajaan data secara berkala.

Pasal 11

(1) Setiap Nelayan harus memiliki identitas sebagai Nelayan. (2) Identitas sebagai Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan identitas sebagai nelayan atau surat keterangan sebagai Nelayan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 12

Koreksi

Perlindungan terhadap Nelayan meliputi: a. prasarana dan sarana; b. kepastian usaha; c. jaminan resiko penangkapan ikan; d. fasilitasi dan bantuan hukum; dan e. jaminan keamanan dan keselamatan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, meliputi: a. prasarana Penangkapan Ikan; dan b. prasarana pengolahan dan pemasaran. (2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi : a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan; b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan; c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; d. alur sungai dan muara; e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. tempat pengolahan ikan; b. tempat pemasaran hasil perikanan; c. jalan distribusi; dan d. instalasi penanganan limbah. (4) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan untuk memperoleh sarana Perikanan. (2) Kemudahan untuk memperoleh sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menjamin ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan b. pengawasan terhadap harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

(1) Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. sarana penangkapan ikan; dan b. sarana pengolahan dan pemasaran. (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan kapal berinsulasi; b. perahu yang dilengkapi mesin dan peralatan lainnya; c. alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan d. alat bantu penangkapan ikan. (3) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. peralatan penampungan Ikan; b. peralatan penanganan Ikan; c. peralatan pengolahan hasil Perikanan; d. peralatan rantai dingin; e. peralatan pemasaran hasil Perikanan; f. alat angkut berpendingin; g. es dan/atau garam; dan h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha Nelayan dalam Penangkapan Ikan. (2) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah : a. MENETAPKAN lokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; b. menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan; c. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir, laut dan perairan umum; dan d. mendorong adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antar pemilik kapal dan nelayan buruh.

Pasal 18

Untuk menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan, Pemerintah Daerah : a. membangun sistem pemasaran komoditas perikanan; b. menyediakan sistem informasi pasar yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional; dan c. melengkapi sarana pemasaran ikan.

Pasal 19

(1) Nelayan Pemilik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan Nelayan Buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan Kewajiban para pihak; b. jangka waktu para pihak; dan c. pilihan penyelesaian sengketa. (3) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. jangka waktu perjanjian; b. pilihan penyelesaian sengketa; dan c. kemitraan usaha. (4) Perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan bagi kedua belah pihak, mempertimbangkan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal Nelayan dan pemilik kapal belum dapat menerapkan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka hubungan pemilik kapal dan Nelayan Buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di Daerah.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada Nelayan Buruh dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Nelayan atau melalui koperasi nelayan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan. (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan b. kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa. (3) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. asuransi nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan b. asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa. (4) Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi Nelayan Buruh menjadi tanggungjawab Nelayan Pemilik.

Pasal 23

(1) Asuransi Nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional untuk kapal dengan bobot paling besar 10 gros ton. (2) Asuransi Nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang bekerja pada kapal Penangkapan Ikan. (3) Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian asuransi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

(1) Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan. (2) Nelayan dan pemilik kapal wajib melengkapi perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan. (3) Nelayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi Administratif berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis. (4) Pemilik Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. pembekuan izin; dan/atau e. pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi: a. pemeriksaan dan memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan. (3) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi Nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. (2) Fasilitasi dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Prasarana dan Sarana

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, meliputi: a. prasarana Penangkapan Ikan; dan b. prasarana pengolahan dan pemasaran. (2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi : a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan; b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan; c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; d. alur sungai dan muara; e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. tempat pengolahan ikan; b. tempat pemasaran hasil perikanan; c. jalan distribusi; dan d. instalasi penanganan limbah. (4) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan untuk memperoleh sarana Perikanan. (2) Kemudahan untuk memperoleh sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menjamin ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan b. pengawasan terhadap harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

(1) Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. sarana penangkapan ikan; dan b. sarana pengolahan dan pemasaran. (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan kapal berinsulasi; b. perahu yang dilengkapi mesin dan peralatan lainnya; c. alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan d. alat bantu penangkapan ikan. (3) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. peralatan penampungan Ikan; b. peralatan penanganan Ikan; c. peralatan pengolahan hasil Perikanan; d. peralatan rantai dingin; e. peralatan pemasaran hasil Perikanan; f. alat angkut berpendingin; g. es dan/atau garam; dan h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

BAB Ketiga

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha Nelayan dalam Penangkapan Ikan. (2) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah : a. MENETAPKAN lokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; b. menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan; c. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir, laut dan perairan umum; dan d. mendorong adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antar pemilik kapal dan nelayan buruh.

Pasal 18

Untuk menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan, Pemerintah Daerah : a. membangun sistem pemasaran komoditas perikanan; b. menyediakan sistem informasi pasar yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional; dan c. melengkapi sarana pemasaran ikan.

Pasal 19

(1) Nelayan Pemilik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan Nelayan Buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan Kewajiban para pihak; b. jangka waktu para pihak; dan c. pilihan penyelesaian sengketa. (3) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. jangka waktu perjanjian; b. pilihan penyelesaian sengketa; dan c. kemitraan usaha. (4) Perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan bagi kedua belah pihak, mempertimbangkan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal Nelayan dan pemilik kapal belum dapat menerapkan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka hubungan pemilik kapal dan Nelayan Buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di Daerah.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada Nelayan Buruh dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Nelayan atau melalui koperasi nelayan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Nelayan secara berkelanjutan dan terprogram. (2) Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha; d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; e. penguatan kelembagaan nelayan; dan f. fasilitasi akses permodalan. (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan. (4) Keterlibatan dan peran perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemberdayaan keluarga Nelayan guna meningkatan keterampilan, kemampuan dan kreatifitas keluarga Nelayan dalam bidang usaha ekonomi mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif.

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan termasuk keluarga Nelayan. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk : a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan; b. fasilitasi pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

Pasal 30

Dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan, Pemerintah Daerah melibatkan dan berkoordinasi dengan penyuluh perikanan.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan. (2) Kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan : a. praproduksi; b. produksi; c. pasca produksi; d. pengolahan; e. distribusi; dan f. pemasaran. (3) Pelaksanaan kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi Nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. alih teknologi. (3) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. (4) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

Pasal 33

(1) Penyediaan informasi bagi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), paling sedikit memuat informasi tentang : a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan; b. sarana produksi; c. ketersediaan bahan baku; d. harga ikan; e. peluang dan tantangan pasar; f. prakiraan iklim dan cuaca, dan tingginya gelombang laut; g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan h. pemberian subsidi dan bantuan modal. (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SPBE Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Nelayan melalui penguatan Kelembagaan Nelayan. (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelembagaan Nelayan. (3) Pembentukan dan penguatan Kelembagaan Nelayan disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 35

(1) Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk : a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat; b. kelompok nelayan; c. kelompok usaha bersama; dan d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (2) Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Nelayan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas : a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan; b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses permodalan bagi Nelayan dalam menjalankan usahanya. (2) Pemberian fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan pendampingan oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB Kelima

Pasal 32

Pasal 33

BAB Keenam

Pasal 34

Pasal 35

BAB Ketujuh

Pasal 36

BAB V