Koreksi Pasal 23

(1) PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang dikecualikan. (2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan Badan Publik Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi yang dikecualikan. (4) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan.