Koreksi Pasal 67

(1) Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat memfasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah. (2) Fasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.