Koreksi Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengkoordinasikan pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq antar-Perangkat Daerah/unit kerja, instansi, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat serta komunitas yang terkait dengan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. sebagai . . . (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq.