PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keprotokolan

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 12. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan. 14. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 17. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. 18. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintahan, dan masyarakat. 19. Petugas protokol adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. 20. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya. 21. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya. 22. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 23. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pusat maupun di daerah. 24. Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Konsul Jenderal dan Konsul. 25. Tamu Daerah adalah Pemimpin Negara, Perwakilan Negara Asing, Pemimpin Daerah lain yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Provinsi Sulawesi Selatan. 26. Pemimpin Negara adalah Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan dari Negara sahabat. 27. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. 28. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 31. Upacara Bendera adalah upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang diselenggarakan di lapangan. 32. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan INDONESIA Raya. 33. Komandan Upacara (Danup) adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara 34. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara. 35. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya diberikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara. 36. Pemimpin Tertinggi Acara adalah pejabat tertinggi tingkatannya yang hadir dalam acara tetapi tidak bertindak sebagai selaku Inspektur Upacara (Irup). 37. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik INDONESIA atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan. 38. Tuan Rumah adalah Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 39. Fasilitas adalah sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pemerintahan Daerah.

BAB V

TATA TEMPAT

Pasal 11

Koreksi

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 12

Koreksi

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi ditentukan dengan urutan: a. gubernur; b. wakil Gubernur; c. mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur; d. ketua DPRD; e. kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah; f. wakil Ketua DPRD; g. sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi; h. pemimpin Partai Politik di provinsi yang memiliki wakil di DPRD; i. anggota DPRD; j. bupati/Walikota; k. kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank INDONESIA di daerah, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah, Ketua Komisi Informasi Publik, Ketua Komisi Pemantau Persaingan Usaha; l. pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi; m. ketua DPRD kabupaten/kota; n. wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota; o. anggota DPRD kabupaten/kota; p. asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II lainnya; dan q. pejabat eselon III di jajaran pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya. (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hadir dalam Acara Resmi di provinsi, menempati urutan Tata Tempat sesuai ketentuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut: a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 14

(1) Tata tempat Acara Resmi yang diselenggarakan di DPRD menyesuaikan dengan peraturan tata tertib DPRD. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 15

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami. (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri. (3) Apabila istri atau suami yang menjabat sebagai perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi tidak hadir, maka istri atau suami tetap menempati kursi yang disiapkan dan bukan menempati kursi suami atau istrinya.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB VI

TATA UPACARA

Pasal 17

Koreksi

Upacara bendera yang dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu : a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; b. hari besar nasional; c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara; d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan e. hari ulang tahun lahirnya Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Koreksi

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi: a. tata urutan dalam upacara bendera; b. tata bendera negara dalam upacara bendera; c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi : a. tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; dan b. tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf d.

Pasal 20

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan INDONESIA Raya; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa.

Pasal 21

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan INDONESIA Raya; b. mengheningkan cipta; c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit; d. pembacaan Teks Proklamasi; dan e. pembacaan doa.

Pasal 22

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 23

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi: a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 24

(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, disesuaikan menurut jenis acara. (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran organisasi, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Tokoh masyarakat tertentu unsur komunitas adat/lembaga adat/pemangku adat, dapat memakai pakaian adat masing-masing. (4) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan, dan/atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. perwira upacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan g. pembawa acara. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi: a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Proklamasi; e. naskah Pancasila; f. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan g. teks doa. (4) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kondisi dan jenis upacara yang dilaksanakan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Pasal 27

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi.

Pasal 28

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 29

Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, antara lain meliputi: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup.

Pasal 30

(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi yang bukan upacara bendera, dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keprotokolan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

BAB XI

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB XII

Pasal 47

Pasal 48