Koreksi Pasal 13

(1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui: a. perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman; c. peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah; d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.