Koreksi Pasal 5

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH pada perangkat daerah terkait. (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun. (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH sesuai target indikator pada rencana strategis masing-masing. (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan persetujuan SKP bagi kepala Perangkat Daerah bersangkutan.