Koreksi Pasal 21

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaaatan Hutan sesuai dengan kewenangannya. (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diajukan oleh: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta. (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sesuai dengan kewenangannya diproses melalui sistem OSS. (4) Mekanisme terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.