Koreksi Pasal 50

(1) Untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan instansi vertikal di bidang pencegahan dan pembenrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.