Koreksi Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan komersialisasi Sumber Mata Air harus mengalokasikan pembiayaan untuk Pelestarian Dan Perlindungan Mata Air yang dimanfaatkan. (2) Gubernur MENETAPKAN tarif pemanfaatan air minum yang dikelola oleh BUMD dalam lingkup Daerah, dengan memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan menjadi komponen yang diperhitungkan sebagai pembiayaan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Mata Air yang dimanfaatkan oleh badan usaha.