PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU ENERGI

PERDA Nomor 3 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG ini serta peraturan pelaksanannya. 8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. 10. Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku dibidang Minyak dan Gas Bumi. 11. Participating Interest adalah Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 12. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi. 13. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi. 14. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi baik berupa uang maupun barang. 15. Deviden adalah sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham; 16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Maluku Energi; 17. Karyawan adalah Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Energi; 18. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetik. 19. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konfrensi atau transformasi. 20. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. 21. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasar cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan batumen yang diperoleh dari penambangan, tetapi tidak termasuk batu bars atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 22. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan teperatur atmosfir berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 23. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Ekploitasi. 24. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyiapan dan atau niaga. 25. Kegiatan Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir. 26. Holding Company adalah perusahaan induk yang bergerak dibidang hulu, hilir maupun jasa penunjang.

BAB VII

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 10

Koreksi

(1) Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang. (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang. (3) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan. (4) Tahun Buku Perseroan adalah Tahun Takwim.

Pasal 11

(1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. (2) Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang- undangan. (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 12

(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) Rencana Kerja Tahun yang lampau diberlakukan. (2) Rencana Kerja Tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. (2) Laporan Tahunan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya : a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. b. Laporan mengenai kegiatan perseroan. c. Laporan pelaksanaan sosial dan lingkungan. d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan Keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. (4) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (5) Penggunaan dividen milik Pemerintah Provinsi Maluku akan dibagikan kepada Kabupaten Daerah Penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya yang bukan penghasil di Provinsi Maluku. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembagian Penggunaan Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

Koreksi

(1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. (2) Direksi berwewenang menjalankan pengurusan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang cepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Direksi perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 20

(1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk oleh Gubernur, selanjutnya pengangkatan Direksi berikutnya dilakukan melalui uji kepatutan ( Fit and profer test) oleh Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Profesional dan Perguruan Tinggi. (2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 21

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. (3) Dewan Komisaris perseroan terdiri dari seorang Komisaris utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Pasal 22

(1) Dewan Komisaris perseroan yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Gubernur, untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS. (2) Anggota Dewan Komisasris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang PERSEROAN TERBATAS (PT) MALUKU ENERGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XIV

Pasal 28

BAB XV

Pasal 29

BAB XVI

Pasal 30

Pasal 31