Koreksi Pasal 43

(1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : a. pemberian bantuan teknis; b. pendampingan; c. bantuan program sosialisasi anti doping; d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau e. penyediaan sumber daya manusia.