Koreksi Pasal 23

(1) Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.