Koreksi Pasal 6

(1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Dinas. (2) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: a. rencana pembangunan daerah; b. rencana tata ruang daerah; dan c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. (3) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan: a. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang; b. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah; dan c. perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.