Koreksi Pasal 10

(1) Pembiayaan kesehatan diarahkan untuk tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan subsistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. penggalian dana; b. pengalokasian dana; dan c. pembelanjaan dana. (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. APBD; b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (4) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan: a. Standar Pelayanan Minimal (SPM); b. program prioritas; c. peningkatan jumlah alokasi secara bertahap; dan d. program bantuan sosial dan program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap derajat kesehatan masyarakat.