Koreksi Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah. (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan : a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah; (5) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.