Koreksi Pasal 21

(1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.