Koreksi Pasal 20

(1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.