Koreksi Pasal 7

(1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan. (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.