Koreksi Pasal 26

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal rencana KSDPK: a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau b. pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD. (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum MENETAPKAN sikap terhadap permohonan KSDPK yang diajukan oleh Gubernur, maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.