PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

PERDA Nomor 17 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta (Lembaran Daerah Pr~vinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1007) diubah, sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal6 (1) Dengan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar perseroan sebesar Rp. 5.225.600.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) yang terbagi atas 5.225.600 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan perselOan sebesar Rp. 1.901.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus satu mili.ar rupiah) atau setara dengan 1.901.000 (satu juta . sembilan ratus satu ribu) lembar saham. (3) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyetor Rp. 1.891.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah) yang sebagian akan disetorkan dalam bentuk setoran tunai senilai Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus rniliar rupiah) dan dalam bentuk inbreng aset tetap senilai buku terhitung per Desember 2012 sebesar Rp. 1.191.000.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu satu miliar rupiah) atau setara dengan 99,47 (sembilan puluh sembilan koma empat t".ljuh persen). (4) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mitra BUMD menyetor Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh. miliar rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,53% (nol koma lima tiga persun). (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. (6) Setiap perubahan Modal Dasar danlatau Modal disetor ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Sahall.. 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal8 Pell.erintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penambah&Il Penyertaan Modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuban perseroan.