Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 2030, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2030 dengan peta skala 1: 5.000.
22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana detail tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Pembinaan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
26. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
28. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
29. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
31. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
32. Kawasan pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.
33. Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.
34. Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten administrasi.
35. Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota dan kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan.
36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
38. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
39. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
40. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
41. Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan, lorong atau halaman yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.
42. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
43. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
46. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
48. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain.
49. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan.
50. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya.
51. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
54. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
55. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
56. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
62. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
64. Pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
65. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV, adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal ke sejumlah monitor/display untuk membantu pengamatan dan pengawasan suatu area yang bisa dioperasikan secara terus menerus maupun pada saat tertentu.
66. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
67. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
68. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
69. Peruntukan lahan adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang kota tertentu yang MENETAPKAN jenis penggunaan tanah dan peraturan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang kota.
70. Izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan memanfaatan ruang, secara prinsip diperkenankan pemanfaatan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
72. Izin kegiatan pemanfaatan ruang adalah izin operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.
74. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
75. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha dan/atau kegiatan berdasarkan UNDANG-UNDANG Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
76. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta MENETAPKAN pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.
77. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
78. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.
79. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.
80. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.
81. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.
82. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati setempat.
83. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.
84. Zona pemakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.
85. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.
86. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari kemudahan aksesibilitas transportasinya.
87. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
88. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
89. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
90. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
91. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.
92. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
93. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umum dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
94. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai resapan.
95. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau.
96. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).
97. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
98. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingingnya 30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
99. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan pariwisata di pulau, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
100.Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
101.Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi.
102.Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan menggangu lingkungan dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai persyaratan teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
103. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal, kali, situ, waduk dan danau yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk mengalirkan air dan/atau menampung air.
104. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi.
105. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
106. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap, pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.
107. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
106. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.
107. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
108. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
109. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kota yang diperlukan penduduk dan/atau untuk pelayanan dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
110. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, prasarana dan sarana pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan taman.
111. Prasarana sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekerasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman dan pemakaman umum.
112.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 KV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
111.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di
atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245 KV (dua ratus empat pulih lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
112.Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas- batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.
113. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
114. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
115. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
116. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
117. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB, adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
118. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan disebelahnya.
119. Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.
120. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
121. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan setinggi- tingginya mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.
122. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
(1) Kecamatan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi meliputi:
a. Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cempaka Putih dengan luas wilayah kurang lebih 469,22 (empat ratus enam puluh sembilan koma dua puluh dua) hektar;
2. Kecamatan Gambir dengan luas wilayah kurang lebih 758,91 (tujuh ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh satu) hektar;
3. Kecamatan Johar Baru dengan luas wilayah kurang lebih 237,70 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) hektar;
4. Kecamatan Kemayoran dengan luas wilayah kurang lebih 725,36 (tujuh ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam) hektar;
5. Kecamatan Menteng dengan luas wilayah kurang lebih 653,48 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar;
6. Kecamatan Sawah Besar dengan luas wilayah kurang lebih 615,69 (enam ratus lima belas koma enam puluh sembilan) hektar;
7. Kecamatan Senen dengan luas wilayah kurang lebih 422,02 (empat ratus dua puluh dua koma dua) hektar;
dan
8. Kecamatan Tanah Abang dengan luas wilayah kurang lebih 930,85 (sembilan ratus tiga puluh koma delapan puluh lima) hektar;
b. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cilincing dengan luas wilayah kurang lebih
3.969,96 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam) hektar;
2. Kecamatan Kelapa Gading dengan luas wilayah kurang lebih 1.486,70 (seribu empat ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh) hektar;
3. Kecamatan Koja dengan luas wilayah kurang lebih
1.225,44 (seribu dua ratus dua puluh lima koma empat puluh empat) hektar;
4. Kecamatan Pademangan dengan luas wilayah kurang lebih
1.181,87 (seribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh tujuh) hektar;
5. Kecamatan Penjaringan dengan luas wilayah kurang lebih 4,540,57 (empat ribu lima ratus empat puluh koma lima puluh tujuh) hektar; dan
6. Kecamatan Tanjung Priok dengan luas wilayah kurang lebih 2.251,74 (dua ribu dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat) hektar;
c. Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cengkareng dengan luas wilayah kurang lebih
2.654,02 (dua ribu enam ratus lima puluh empat koma dua) hektar;
2. Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas wilayah kurang lebih 999,44 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar;
3. Kecamatan Kalideres dengan luas wilayah kurang lebih
3.022,81 (tiga ribu dua puluh dua koma delapan puluh satu) hektar;
4. Kecamatan Kebon Jeruk dengan luas wilayah kurang lebih
1.798,32 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) hektar;
5. Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah kurang lebih
2.415,74 (dua ribu empat ratus lima belas koma tujuh puluh empat) hektar;
6. Kecamatan Palmerah dengan luas wilayah kurang lebih 750,59 (tujuh ratus lima puluh koma lima puluh sembilan) hektar;
7. Kecamatan Taman Sari dengan luas wilayah kurang lebih 773,13 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tiga belas) hektar; dan
8. Kecamatan Tambora dengan luas wilayah kurang lebih 539,84 (lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar;
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cilandak dengan luas wilayah kurang lebih
1.816,33 (seribu delapan ratus enam belas koma tiga puluh tiga) hektar;
2. Kecamatan Jagakarsa dengan luas wilayah kurang lebih
2.486,73 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektar;
3. Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas wilayah kurang lebih 1.292,57 (seribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar;
4. Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas wilayah kurang lebih 1.671,89 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektar;
5. Kecamatan Mampang Prapatan 773,09 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) hektar;
6. Kecamatan Pancoran dengan luas wilayah kurang lebih 852,79 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) hektar;
7. Kecamatan Pasar Minggu dengan luas wilayah kurang lebih 2.169,39 (dua ribu seratus enam puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar;
8. Kecamatan Pesanggarahan dengan luas wilayah kurang lebih 1.275,58 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima puluh delapan) hektar;
9. Kecamatan Setiabudi dengan luas wilayah kurang lebih 884,85 (delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh lima) hektar; dan
10. Kecamatan Tebet dengan luas wilayah kurang lebih 903,51 (sembilan ratus tiga koma lima puluh satu) hektar;
dan
e. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cakung dengan luas wilayah kurang lebih
4.227,8 (empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) hektar;
2. Kecamatan Cipayung dengan luas wilayah kurang lebih
2.855,79 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Ciracas dengan luas wilayah kurang lebih
1.608,03 (seribu enam ratus delapan koma tiga) hektar;
4. Kecamatan Duren Sawit dengan luas wilayah kurang lebih
2.265,35 (dua ribu dua ratus enam puluh lima koma tiga puluh lima) hektar;
5. Kecamatan Jatinegara dengan luas wilayah kurang lebih
1.025,24 (seribu dua puluh lima koma dua puluh empat) hektar;
6. Kecamatan Kramat Jati dengan luas wilayah kurang lebih
1.300,06 (seribu tiga ratus koma enam) hektar;
7. Kecamatan Makasar dengan luas wilayah kurang lebih
2.185,31 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma tiga puluh satu) hektar;
8. Kecamatan Matraman dengan luas wilayah kurang lebih 488,36 (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) hektar;
9. Kecamatan Pasar Rebo dengan luas wilayah kurang lebih
1.297,50 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh) hektar; dan
10. Kecamatan Pulo Gadung dengan luas wilayah kurang lebih 1.560,71 (seribu lima ratus enam puluh koma tujuh puluh satu) hektar.
(2) Kecamatan yang berada di Kabupaten Administrasi meliputi:
a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan luas wilayah daratan kurang lebih 565,29 (lima ratus enam puluh lima koma dua puluh sembilan) hektar; dan
b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 304,32 (tiga ratus empat koma tiga puluh dua) hektar.
(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi.
(2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.
(3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:
a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;
b. peningkatkan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;
c. peningkatkan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;
d. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;
e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau;
f. pembangunan menghadap badan air;
g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai, kali, kanal, situ, waduk dan embung;
h. peningkatkan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5% (lima persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi;
i. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir;
j. pengelolaan air limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; dan
k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori, dan wadah air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran publik.
(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui:
a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
b. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;
c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan
d. mewajibkan penerapan sistem setempat (on site) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (off site).
(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:
a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m2 (lima ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan; dan/atau
b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST.
(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi.
(2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.
(3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:
a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;
b. peningkatkan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;
c. peningkatkan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;
d. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;
e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau;
f. pembangunan menghadap badan air;
g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai, kali, kanal, situ, waduk dan embung;
h. peningkatkan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5% (lima persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi;
i. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir;
j. pengelolaan air limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; dan
k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori, dan wadah air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran publik.
(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui:
a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
b. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;
c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan
d. mewajibkan penerapan sistem setempat (on site) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (off site).
(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:
a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m2 (lima ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan; dan/atau
b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST.