PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 5 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Gubernur adalah Gubernur Banten. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur berserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. 9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya. 10. Deposito adalah simpanan berjangka kas daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada Bank Pemerintah. 11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada Hukum INDONESIA. 12. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Banten. 13. Pejabat adalah Pejabat Provinsi Banten yang berwenang membina penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. 15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

BAB X

TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah, Gubernur membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Anggota tetap dan anggota tidak tetap. (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Pengkajian terhadap rencana penyertaan modal b. Advokasi dan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan penyertaan modal c. Menyampaikan kompilasi laporan tentang pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah satu kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Tim Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas secara permanen dalam satu periode Jabatan Gubernur, kecuali anggota tidak tetap. B A B XI HAL MEWAKILI

Pasal 19

(1) Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Gubernur dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah. (2) Gubernur dapat menunjuk Pejabat sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bertanggung jawab kepada Gubernur. (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. B A B XII HASIL USAHA

Pasal 20

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah. B A B XIII PENGAWASAN

Pasal 21

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah. B A B XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten. Disahkan di Serang PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN, Ttd RATU ATUT CHOSIYAH Diundangkan di Serang SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, Ttd CHAERON MUCHSIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 40 SERI : E pada tanggal 1 Desember 2005 pada tanggal 14 Desember 2005

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI BANTEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24