PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 4 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Banten. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Banten. 6. Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan. 7. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

Koreksi

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara.

Pasal 6

(1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, sebuah kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya. (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.

Pasal 7

(1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut : a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya; f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya. (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 8

(1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional. (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif; b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya. (3) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12