PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Gubernur adalah Gubernur Banten. 6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. 8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. 9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 10. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati. 11. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya. 12. Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan. 13. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya. 14. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. 15. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan. 16. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan. 17. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki. 18. Gugus Tugas atau Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Instansi atau Lembaga atau Organisasi atau Unit Organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing; 19. Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER

Pasal 7

Koreksi

(1) Gubernur adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi. (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Gubernur MENETAPKAN unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan Lembaga Pemerintah Provinsi sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah Provinsi. (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Provinsi harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis. (4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas pada ayat (3) di atas harus memperhatikan representasi unsur masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender : a. Mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Provinsi; b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; c. Menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender; d. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan gender setempat semakin handal dan efektif; e. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing; f. Membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya. (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender a. Sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point atau gugus tugas di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender; c. Tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro atau Badan atau Dinas atau Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja; d. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Pasal 9

Focal Point atau Gugus Tugas (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender : a. Membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender; b. Mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender; c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah; d. Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; e. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah; f. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender; g. Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja. (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender : a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan; b. Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya; c. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15