PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

PERDA Nomor 6 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan, oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTDR adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi. 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 10. Masa retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perjanjian tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. 14. pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta piñata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang MEMUTUSKAN besarnya retribusi daerah yang terhutang. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan. 18. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 19. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang. 20. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan izin penyelenggaraan Perhubungan darat, Perhubungan laut dan Perhubungan udara. (2) Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan perhubungan yang meliputi: Perhubungan darat, Perhubungan laut dan Perhubungan udara. (3) Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian jasa dan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang meliputi : a. Perhubungan Darat, terdiri dari : 1. Izin Trayek; 2. Restribusi Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor; 3. Persetujuan Pengoperasian Kapal Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). b. Perhubungan Laut, terdiri dari : 1. Pengusahaan Angkutan Laut, meliputi: a) Rekomendasi Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri; b) Izin Usaha Pelayaran Rakyat; c) Izin Usaha Depo Peti Kemas; d) Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL); e) Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang; f) Izin Usaha Tally; g) Pendaftaran Ulang Tahunan Jenis Usaha Penunjang Angkutan laut; 2. Kepelabuhan, meliputi: Izin Pengoperasian Pelabuhan/Dermaga Khusus; c. Perhubungan Udara, terdiri dari : 1. Izin usaha penunjang angkutan udara, meliputi: a) Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); b) Perpanjangan Izin Usaha EMPU; c) Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT); d) Perpanjangan Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT) 2. Izin terbang (Flight Approval) tidak berjadual; 3. Rekomendasi izin ketinggian mendirikan bangunan. (4) Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan menyediakan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggaraan perhubungan harus mendapatkan izin dari Gubernur. (2) Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. (3) Setiap penyelenggaraan perhubungan dilarang memindahkan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dengan lain yang dipersamakan. (3) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPTRD. (4) Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi. (5) Retribusi ditetapkan dengan SKRD. (6) Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib bayar. (7) Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah. (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur. (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan mengunakan STRD. (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 10

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan Karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 12

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

Pasal 13

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 14

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditertibkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dan diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 15

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi. (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Pasal 16

(1) hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 17

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau Karena hak untuk melakukan penagihan sesudah kadaluwarsa. (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi. (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan seabagimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi (4) Mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi dilaksanakan oleh Dinas. (5) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim, Dinas membuat daftar pengahapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi. (6) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Gubernur MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa. (8) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh peraturan Gubernur.

BAB Kesebelas

Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa

Pasal 16

Koreksi

(1) hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 17

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau Karena hak untuk melakukan penagihan sesudah kadaluwarsa. (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi. (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan seabagimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi (4) Mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi dilaksanakan oleh Dinas. (5) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim, Dinas membuat daftar pengahapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi. (6) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Gubernur MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa. (8) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 2006 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUHAIMI M. AMIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2006 TANGGAL 2006 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI NO JENIS PERIZINAN BESARNYA TARIF KET (Rp) 1 2 3 4 I. PERHUBUNGAN DARAT 1 IZIN TRAYEK a. mobil angkutan sewa; Rp 200.000/5 tahun b. mobil penumpang s.d 8 Orang; Rp 175.000/5 tahun c. mobil Bus 9 s.d 15 orang; Rp 250.000/5 tahun d. mobil Bus 16 s.d 25 orang; Rp 300.000/5 tahun e. angkutan khusus; Rp 300.000/5 tahun 2 PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR a. Penelitian Rancang Bangun - b. Rekayasa Kendaraan Bermotor - - Roda 4 (empat) Rp 250,000 - Roda 2 (dua) dan 3 (tiga) Rp 100,000 149 3 IZIN PENGANGKUTAN ALAT BERAT Rp. 250.000/1 kali jalan 4 RETRIBUSI IZIN TRAYEK ASDP a. Izin Trayek ASDP antar Kabupaten dalam Provinsi Rp 750,000/5 tahun b. Rekomendasi izin trayek ASDP Rp 250,000 II PERHUBUNGAN LAUT 1 PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT Izin Usaha a. Rekomendasi Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri; Rp 250,000 b. Izin Usaha Pelayaran Rakyat; Rp 500,000 c. Izin Usaha Depo Peti Kemas; Rp 500,000 d. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL); Rp 500,000 e. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang; Rp 1,000,000 f. Izin Usaha Tally; Rp 70,000 g. Pendaftaran Ulang Tahunan Jenis Usaha Penunjang Rp 100,000 Angkutan Laut. 2 KEPELABUHANAN Izin Operasi a. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Rp 250,000/tahun (untuk kepentingan sendiri); b. Izin Pengoperasian Dermaga Khusus Rp 250,000/tahun (untuk kepentingan sendiri) 150 III PERHUBUNGAN UDARA 1 IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA a. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Rp 300,000 b. Permohonan Perpanjangan Izin Usaha EMPU; Rp 150.000/tahun c. Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT); Rp 300,000 d. Perpanjangan Izin Usaha Pengurusan Rp 150.000/tahun Transportasi (JPT). 2 IZIN TERBANG (FLIGHT APPROVAL) Rp 100.000/1 kali tidak berjadual dalam Provinsi penerbangan 3 REKOMENDASI IZIN KETINGGIAN MENDIRIKAN Rp 250,000 BANGUNAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

BAB Kedelapan

Pasal 11

BAB Kesembilan

Pasal 12

BAB Kesepuluh

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesebelas

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27