Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka B 7. Jalan adalah sebagai prasarana transfortasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang; 11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengaan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah. 13. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan terpisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkutan. 14. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan antar moda transportasi. 15. Manajemen lalu lintas adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 16. Rekayasa lalu lintas adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya. 17. Antar moda adalah Proses alat tipe transportasi yang digunakan lebih dari satu jenis angkutan. 18. Intra moda adalah Proses alat tipe transportasi yang digunakan hanya menggunakan satu jenis angkutan.

(1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan. (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib izin trayek atau izin operasi. (3) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas. (4) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan: a. Persyaratan administratif; b. Persyaratan teknis; (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. meliputi: a. memiliki surat izin usaha; b. menandatangi Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji; d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan; e. memiliki atau berkerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam keadaan baik; f. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia; g. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; h. Surat keterangan dari Gubernur atau Bupati/walikota, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksiud pada ayat (4) huruf b. meliputi: a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kedndaraan; b. proritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayaanan angkutan yang terbaik. (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan. (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib izin trayek atau izin operasi. (3) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas. (4) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan: a. Persyaratan administratif; b. Persyaratan teknis; (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. meliputi: a. memiliki surat izin usaha; b. menandatangi Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji; d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan; e. memiliki atau berkerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam keadaan baik; f. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia; g. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; h. Surat keterangan dari Gubernur atau Bupati/walikota, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksiud pada ayat (4) huruf b. meliputi: a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kedndaraan; b. proritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayaanan angkutan yang terbaik. (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.