PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERDA Nomor 3 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15) diubah sebagai berikut : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf f dan g serta ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan; 2. Seksi Peraturan Perundang-undangan; 3. Seksi Pengendalian. d. Sub Dinas Pajak, membawahkan : 1. Seksi Teknis Perpajakan; 2. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi; 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. e. Sub. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membawahkan : 1. Seksi Teknis Retribusi; 2. Seksi Sumbangan dan Bagi Hasil; 3. Seksi Penerimaan lain-lain. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : 1. UPTD untuk Kabupaten Bangka; 2. UPTD untuk Kabupaten Belitung; 3. UPTD untuk Kota Pangkalpinang; 4. UPTD untuk Kabupaten Bangka Selatan; 5. UPTD untuk Kabupaten Bangka Tengah; 6. UPTD untuk Kabupaten Bangka Barat; 7. UPTD untuk Kabupaten Belitung Timur. g. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk Kabupaten/Kota, terdiri dari : 1. Kepala UPTD; 2. Sub Bagian tata Usaha; 3. Seksi Pendaftaran/Pendataan; 4. Seksi Penetapan; 5. Seksi Penagihan; 6. Seksi Pembukuan/Pelaporan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditambah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUHAIMI M. AMIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR SERI D BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM LAMPIRAN I PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 15 Maret 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB DINAS TATA RUANG, BINA PROGRAM DAN PENGENDALIAN SUB DINAS BINA MARGA SUB DINAS SUMBER DAYA AIR SEKSI SURVEY DAN PENDATAAN SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM SEKSI TATA RUANG SEKSI PERENCANAAN TEKNIS SEKSI SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR BAKU SEKSI IRIGASI DAN RAWA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK SEKSI PEMBANGUNAN & PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN UPTD KAB. BELITUNG KEPALA DINAS SEKSI REHABILITASI & PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUB DINAS CIPTA KARYA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN SEKSI AIR BERSIH SEKSI PERKOTAAN & PEDESAAN SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEKSI PERALATAN & PENGUJIAN JLN & JEMBATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN 26 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA LAMPIRAN II TEKNIS DINAS UNTUK KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 15 Maret 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI SEKSI PENDAFTARAN / PENDATAAN KA. UPTD KABUPATEN BANGKA SELATAN SUBBAG. TU SEKSI PENETAPAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI PEMBUKUAN / PELAPORAN 27 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA LAMPIRAN III TEKNIS DINAS UNTUK KABUPATEN BANGKA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 15 Maret 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI SEKSI PENDAFTARAN / PENDATAAN SEKSI PEMBUKUAN / PELAPORAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI PENETAPAN SUBBAG TU KA. UPTD KABUPATEN BANGKA TENGAH 28 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA LAMPIRAN IV TEKNIS DINAS UNTUK KABUPATEN BANGKA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 15 Maret 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI SEKSI PENDAFTARAN / PENDATAAN KA. UPTD KABUPATEN BANGKA BARAT SUBBAG TU SEKSI PENETAPAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI PEMBUKUAN / PELAPORAN 29 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA LAMPIRAN V TEKNIS DINAS UNTUK KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 15 Maret 2007 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI SEKSI PENDAFTARAN / PENDATAAN SEKSI PEMBUKUAN / PELAPORAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI PENETAPAN SUBBAG TU KA. UPTD KABUPATEN BELITUNG TIMUR