PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

PERDA Nomor 2 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Tim Teknis adalah Tim Teknis Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Etalase Kelautan dan perikanan adalah satu kesatuan kawasan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi daerah melalui promosi pemasaran produk-produk kelautan (Local Marine Marketing) dalam rangka meningkatkan dinamika sistem perekonomian di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan pembangunan, pengembangan, investasi, dan pemasaran etalase kelautan dan perikanan. 9. Pemasaran adalah upaya memasarkan dan menjual potensi dan produk-produk daerah Kepulauan Bangka Belitung guna memperoleh sebesar-besar manfaat bagi rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Sarana pemasaran adalah perangkat lunak yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan kelembagaan, serta sistem administrasi publik untuk melakukan pemasaran. 11. Prasarana pemasaran adalah perangkat keras atau perangkat fisik untuk melakukan pemasaran. 12. Potensi daerah adalah seluruh kapasitas potensial daerah yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 13. Substansi adalah 14. Produk daerah adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 15. Dinamika sistem perekonomian adalah jejaring interaksi dan komunikasi pemasaran dan penjualan potensi dan produk-produk daerah yang terus tumbuh dan berkembang. 16. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat dengan (AMDAL) adalah suatu kegiatan guna mengidentifkasi rencana kegiatan etalase kelautan dan perikanan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting 17. BOOST Centre (Babel Ocean Observation Science and Technologies) adalah Implementasi pusat pendidikan dan pelatihan serta pusat penelitian dan observasi pada program etalase kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 18. Recovery plan adalah perencanaan pemulihan kawasan dengan cara perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan yang terlkait diantaranya terumbu karang, bakau, rawa yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. 19. Hinterland adalah daerah pedalaman pesisir dan pulau-pulau kecil. 20. Produk intermediate adalah produk unggulan sebelum menjadi produk olahan.

BAB III

TAHAP PEMBANGUNAN PROGRAM ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Tahap pelaksanaan yang meliputi pengkajian, studi kelayakan, pembangunan non-fisik, dan pembangunan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. (2) Pelaksanaan pengkajian dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut: a. Pembuatan rancangan implementasi atau pelaksanaan pembangunan etalase kelautan; b. Studi AMDAL regional sebagai kelayakan lingkungan bagi pembangunan etalase kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. Studi kelayakan sosial ekonomi bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung; d. Rancangan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. e. Studi pengembangan kelembagaan etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. f. Studi pengembangan usaha perikanan tangkap di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. g. Studi pengembangan usaha perikanan budidaya di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. h. Studi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. i. Studi pengembangan pariwisata bahari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. j. Studi pengembangan ekonomi dan perdagangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. k. Studi pengembangan bisnis dan investasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. l. Audit usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. m. Penyusunan rancangan pemasaran etalase kelautan di Wilayah Provinsi Bangka Belitung. n. Penyusunan recovery plan tanah kolong di Wilayah hinterland etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (3) Hasil pengkajian dan studi kelayakan merupakan dasar atau landasan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Pelaksanaan pembangunan non-fisik mencakup pembangunan semua perangkat lunak (software) yang diperlukan, termasuk penyiapan sumber daya manusia, pendanaan, hukum, dan kelembagaan. (5) Pelaksanaan pembangunan fisik mencakup pembangunan semua perangkat fisik atau perangkat keras (hardware) yang diperlukan, termasuk tampilan fisik dan elektronik dari etalase kelautan, serta konstruksi pelabuhan dan fasilitas pendukungnya.

BAB 1

Tahap Pelaksanaan

Pasal 4

Koreksi

(1) Tahap pelaksanaan yang meliputi pengkajian, studi kelayakan, pembangunan non-fisik, dan pembangunan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. (2) Pelaksanaan pengkajian dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut: a. Pembuatan rancangan implementasi atau pelaksanaan pembangunan etalase kelautan; b. Studi AMDAL regional sebagai kelayakan lingkungan bagi pembangunan etalase kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. Studi kelayakan sosial ekonomi bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung; d. Rancangan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. e. Studi pengembangan kelembagaan etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. f. Studi pengembangan usaha perikanan tangkap di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. g. Studi pengembangan usaha perikanan budidaya di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. h. Studi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. i. Studi pengembangan pariwisata bahari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. j. Studi pengembangan ekonomi dan perdagangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. k. Studi pengembangan bisnis dan investasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. l. Audit usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. m. Penyusunan rancangan pemasaran etalase kelautan di Wilayah Provinsi Bangka Belitung. n. Penyusunan recovery plan tanah kolong di Wilayah hinterland etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (3) Hasil pengkajian dan studi kelayakan merupakan dasar atau landasan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Pelaksanaan pembangunan non-fisik mencakup pembangunan semua perangkat lunak (software) yang diperlukan, termasuk penyiapan sumber daya manusia, pendanaan, hukum, dan kelembagaan. (5) Pelaksanaan pembangunan fisik mencakup pembangunan semua perangkat fisik atau perangkat keras (hardware) yang diperlukan, termasuk tampilan fisik dan elektronik dari etalase kelautan, serta konstruksi pelabuhan dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 5

Tahap pengoperasian dan pengembangan merupakan tahap pembangunan fisik dan/atau non-fisik setelah dinyatakan selesai.

BAB V

TATA KERJA KELEMBAGAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Tahap persiapan dilaksanakan oleh Dinas, dan dalam tahap persiapan tersebut Dinas merumuskan Konsep Dasar pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan sesuai dengan perencanaan substansi pembangunan. (2) Dalam melaksanakan tahap persiapan tersebut, Dinas dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan beberapa pakar, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan.

Pasal 17

(1) Konsep dasar program pembangunan etalase kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Dinas berdasarkan data dan informasi akurat yang terkini yang tersedia di berbagai sumber data dan informasi. (2) Dalam merumuskan konsep dasar etalase kelautan dan perikanan, Dinas berkewajiban untuk seoptimal mungkin mengupayakan tersedianya paparan visual, seperti maket, peta, dan gambar artistik dari program pembangunan etalase kelautan dan perikanan sesuai dengan substasi pembangunan. (3) Konsep dasar program pembnagunan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) di atas merupakan bahan utama pengembangan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan.

Pasal 18

(1) Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan pertama kali diluncurkan oleh Gubernur. (2) Launching atau peluncuran tersebut pada ayat (1) di atas merupakan saat dimulainya Tahap Pelaksanaan Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan yang di pusatkan di Kabupaten Belitung. (3) Setelah Launching atau peluncuran program pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan, pihak swasta, dunia usaha, investor, badan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga atau instansi dapat berpartisipasi dalam pengembangan Program Pembangunan etalase kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berlaku. (4) Perhelatan Launching atau peluncuran Program pembangunan etalase kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 19

(1) Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara swakelola maupun dengan mengundang partisipasi pihak swasta, dunia usaha, investor, badan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga atau instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam melakukan tahap pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur. (3) Kegiatan kajian dan/atau studi kelayakan dalam pembangunan dan pengembangan dilaksanakan untuk menghasilkan Master Plan dan Action Plan. (4) Kegiatan pembangunan non-fisik untuk menghasilkan kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, hukum dan perangkat lunak lainnya sangat diperlukan. (5) Kegiatan pembangunan fisik akan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pasal 20

(1) Tim Teknis bertugas memberi masukan dan pertimbangan teknis kepada Gubernur di bidang pembangunan, pengembangan, investasi, dan pemasaran etalase kelautan dan perikanan serta berkerjasama dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan. (2) Untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Tim Teknis melakukan supervisi dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tahap pelaksanaan, serta tahap pengoperasian dan pengembangan. (3) Setelah Launching atau peluncuran Program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, Tim Teknis melalui persetujuan Gubernur dapat melakukan promosi investasi dalam rangka memasarkan etalase kelautan dan perikanan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) di atas, Tim Teknis dengan persetujuan Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan tahap pengoperasian dan pengembangan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimulai oleh Gubernur. (2) Teknis pengoperasian dan pengembangan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan serta pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

Pasal 14

BAB 6

Pasal 14

Pasal 15

BAB 7

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

Pasal 28