PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Panitia Legislasi DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang khusus menangani fungsi legislasi. 8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Proses Pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari Persiapan, Penyusunan dan Perubahan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan. 11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Intrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 13. Peraturan Gubernur adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. 14. Peran serta Masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat dalam Proses Persiapan dan Pembahasan Peraturan Daerah.

BAB III

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus masuk dalam Prolegda. (2) Prolegda bertujuan : a. untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional; b. agar Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan Otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan melalui Panitia Legislasi oleh Sekretaris DPRD. (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintahan Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) DPRD bersama-sama Pemerintah Provinsi menyusun Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa Persidangan terakhir DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Tata urutan prioritas dan waktu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan Kesepakatan Bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1) Rancangan Peraturan Daerah agar masuk dalam Prolegda harus memenuhi syarat : a. diajukan oleh DPRD atau oleh Pemerintah Provinsi; b. memiliki kelengkapan naskah yang memenuhi ketentuan Perundang-Undangan; c. dilengkapi Naskah Akademik. (2) Kreteria untuk menentukan skala prioritas rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda adalah : a. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; b. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Perbantuan c. terkait atau mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan; d. mengatur kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat; e. memelihara kondisi khusus Daerah. (3) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) DPRD dan Pemerintah Provinsi harus melaksanakan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda. (2) Jika Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi harus MENETAPKAN Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Provinsi dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Prolegda atau memasukan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah melalui Alat Kelengkapan DPRD. (2) Alat Kelengkapan DPRD yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah wajib membahas usul tersebut dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 10

Koreksi

(1) DPRD wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada masyarakat atau kelompok kepentingan untuk menyampaikan usul Pembentukan Peraturan Daerah. (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 11

(1) Panitia Legislasi DPRD berwenang melakukan upaya harmonisasi dan pemanfaatan usulan Rancangan Peraturan Daerah dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. (2) Apabila dipandang perlu Panitia Legislasi DPRD dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam melakukan harmonisasi dan pemantapan.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pengantar Ketua DPRD kepada Gubernur.

Pasal 13

(1) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masing-masing satuan unit kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris Daerah yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah menugaskan Biro Hukum untuk membahas usul dimaksud dalam rapat koordinasi dengan satuan unit kerja masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

(1) Biro Hukum melakukan upaya harmonisasi dan pemantapan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari masing-masing satuan unit kerja. (2) Biro Hukum dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harminisasi dan pemantapan.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.

Pasal 16

(1) Sebelum suatu Rancangan Peraturan Daerah masuk pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu terlebih dahulu disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB VI

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

Koreksi

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 20

Koreksi

Panitia Legislasi DPRD dan Biro Hukum berkewajiban melakukan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui oleh DPRD bersama Gubernur.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36