Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang PENYERTAAN M...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Lembaga Legislatif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan. 7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 8. Bank Syariah Bangka adalah Bank konpensional yang beroperasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Legislatif Daerah. 6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. 9. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT). 10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). 11. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT); 12. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya. 13. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris.

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada Bank Bank Syariah Bangka. (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Penyertaan Modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social oriented.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Bank Syariah Bangka sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), (2) Penyertaan Modal daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan daerah ini tetap merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan Modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada Bank Syariah Bangka. (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurang dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik. (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan Bank Syariah Bangka. (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

Pasal 5

Koreksi

(1) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada Bank Syariah Bangka. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 6

Koreksi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengah penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 29 Desember 2006 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto A. HUDARNI RANI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 29 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUHAIMI M. AMIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPUAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI E

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA BANK SYARIAH BANGKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7